Gabungan Politik Indonesia (Gapi)

Sebelum Gapi dibentuk, tokoh-tokoh pergerakan nasional masih mencari jalan lain agar perjuangan mereka mencapai kemerdekaan segera dapat diraih. Ternyata jalan perjuangan kooperatif dan nonkooperatif masih menghadapi jalan buntu. Tindakan Belanda yang menutup jalan gerakan non kooperatif dan mengharuskan gerakan yang kooperatif untuk selalu meminta izin terhadap Belanda, telah membuat kesal bangsa Indonesia. Oleh karena itu, melalui Volksraad, partai-partai mengeluarkan petisi pada 15 Juli 1936.

Petisi yang dikenal sebagai Petisi Sutarjo tersebut berisi usulan kepada pemerintah Belanda untuk mengadakan konferensi membahas tentang status politik Hindia Belanda di Indonesia. Ia menuntut kejelasan status politik Belanda pada 10 tahun mendatang. Selain itu, petisi ini juga bertujuan untuk mendorong rakyat memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dan matang di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Petisi tersebut ditandatangani oleh Sutardjo, I.J. Kasimo, Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong.

Petisi Sutardjo ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini tentu saja membuat para tokoh pergerakan dan pendukungnya merasa sangat kecewa. Apalagi setelah petisi tersebut tidak jelas kedudukannya selama dua tahun, apakah ditolak atau diterima. Meskipun begitu, kejadian tersebut telah mendorong semangat baru bangsa Indonesia untuk mencari jalan lain dalam pergerakan nasional. Perbedaan pendapat dan krisis baru di antara tokoh-tokoh pergerakan nasional masih terus tampak.

Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional, tampillah seorang tokoh yang berusaha untuk mengurangi konflik dan menyamakan persepsi kembali tentang betapa pentingnya kesatuan di antara partai-partai politik nasional. Tokoh tersebut adalah M.Husni Thamrin yang memelopori berdirinya sebuah organisasi baru, yaitu Gabungan Politik Indonesia (Gapi), pada 21 Mei 1939. Gapi merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan, dan PSII.

Langkah selanjutnya yang ditempuh Gapi adalah pada 24 Desember 1939, dengan membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Tujuan utama dari kongres ini adalah "Indonesia Berparlemen." Resolusi Gapi ditanggapi dingin oleh pemerintah kolonial. Untuk meredam gerakan nasionalis, pemerintah kolonial segera membentuk Komisi Visman, sebuah komisi yang ditujukan untuk menyelidiki keinginan bangsa Indonesia. Komisi ini bekerja tidak jujur dan lebih memihak kepada penguasa Belanda, sehingga pemerintah Belanda hanya berjanji memberikan status dominion kepada Indonesia di kemudian hari.

Di mata sebagian kaum nasionalis, komisi ini dianggap sebagai cara pemerintah kolonial untuk mengulur-ngulur waktu tentang tuntutan bangsa Indonesia. Gapi yang tetap teguh pada pendiriannya, segera merubah KRI menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) padal 14 September 1941. Mr. Sartono diangkat sebagai ketua. Organisasi ini beranggotakan Gapi sebagai wakil federasi organisasi politik, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) sebagai wakil organisasi Islam, dan PVPN sebagai federasi serikat sekerja dan pegawai negeri.

Pada September 1942, MRI berhasil menyelenggarakan Kongres II di Yogyakarta. Kongres ini dihadiri ole h MIAI, PVPN, Kongres Perempuan Indonesia, Isteri Indonesia, Perti, Parindra, Gerindo, Pasundan, PII, PPKI, PAI, NU, PPBB, Muhammadiyah, PMM, Taman Siswa, dan PSII. Pada saat itu, MRI merupakan organisasi yang paling maju karena telah berhasil menggabungkan organisasi politik, sosial, dan keagamaan dalan satu wadah.

Nasionalisme adalah suatu gerakan yang bersifat politik dan sosial dari kelompok-kelompok bangsa yang bersifat politik dan sosial dari kelompok-kelompok bangsa yang memiliki persamaan budaya, bahasa, wilayah, serta persamaan cita-cita dan tujuan. Paham baru di Eropa tersebut berdampak luas ke wilayah Asia-Afrika. Hal itu terlihat dari banyaknya gerakan yang menentang penjajahan dan gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan setiap bangsa Asia dan Afrika.

Peristiwa-peristiwa penting antara Perang Dunia I dan II, antara lain Perang Dunia I, Perjanjian Versailes, pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, Perang Dunia II, dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pergerakan nasional Indonesia yang terjadi pada awal abad ke-20 dapat diartikan sebagai pergerakan di seluruh bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang terhimpun dalam organisasi-organisasi pergerakan dan yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, dan politik serta untuk memperoleh kemerdekaan yang meliputi seluruh bangsa dari penjajah Belanda.

Organisasi pergerakan nasional yang pernah lahir di Indonesia antara lain, Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partiij, PNI, Partindo, PKI, Taman Siswa, Perhimpunan Indonesia, Parindra, Muhammadiyah, PPPKI, dan PPPI. Sedangkan organisasi pemuda di antaranya Trikoro Dharmo, Jong Celebes, Jong Sumatra Bond, PPPI, Jong Indonesia, dan Indonesia Muda. Demikian pula pada pergerakan kaum wanita Indonesia yang dipelopori oleh R.A. Kartini dan Dewi Sartika.

Pada 15 Juli 1936, bangsa Indonesia mengeluarkan Petisi Sutarjo yang berisi tentang usulan untuk mengadakan konferensi membahas status politik Hindia Belanda di Indonesia. Adapun Gapi yang merupakan organisasi gabungan dari beberapa partai-partai politik dan pergerakan nasional di Indonesia menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda agar "Indonesia Berparlemen."