1.
Pemerintah Kolonial Belanda
a. Pengalihan
kekuasaan dari VOC ke pemerintah kolonial Belanda
Abad
ke-17 dan 18 M, pengaruh VOC sudah tersebar di berbagai wilayah strategis di
Indonesia. Pengaruhnya terutama
dalam
bidang ekonomi. VOC berhasil mengeruk banyak keuntungan dari monopoli
perdagangan rempah-rempah. Dalam bidang politik, campur tangan secara politis
di berbagai wilayah.
Memasuki
abad ke-19, VOC mengalami perubahan drastis. Perubahan tersebut meliputi
persoalan internal VOC, dan gejala politik di Eropa. Keadaan inilah yang
mengubah peta kolonialisme di Indonesia.
b. Gejolak politik di
Eropa
Pada
akhir abad ke-18, Eropa mengalami gejolak dahsyat, berupa Revolusi Prancis.
Revolusi terjadi untuk menggulingkan pemerintahan berbentuk monarki atau
kerajaan menjadi pemerintahan republik. Revolusi Prancis berpengaruh di seluruh
penjuru Eropa. Diantaranya munculnya gerakan yang mendukung revolusi/anti
monarki yang dipimpin oleh Prancis dan gerakan menentang revolusi/promonarki
yang dipimpin oleh Inggris.
Gelombang
Revolusi Prancis juga berimbas ke negara Belanda. Tahun 1795 Raja Williem V
digulingkan oleh kaum republikan yang didukung Prancis. Sehingga terjadi
perubahan status dari kerajaan Belanda ke Republik Bataaf (Bataafse Republiek).
Sebagai negara republik, Belanda bersekutu dengan Prancis dalam gerakan
antimonarki. Akibatnya, Belanda harus berhadapan dengan Inggris, termasuk juga
di Indonesia.
c. Persoalan Internal
VOC
Menjelang
abad ke-19, VOC menghadapi persoalan internal yang berlarut-larut mengakibatkan
kebangkrutan. VOC tidak bisa menghadang serangan Inggris dengan EIC-nya.
Akibatnya, pada tanggal 31 Desember 1799 Pemerintah Belanda mencabut izin usaha
(octrooy) VOC.
Sejak
pembubaran VOC, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Republik Bataaf.
Kemudian, status Belanda berubah kembali dari republik menjadi kerajaan.
Perubahan terjadi sebagai akibat perubahan politik di Prancis. Pada tahun 1804
Napoleon Bonaparte berkuasa sebagai kaisar Prancis. Kemudian, ia mengubah
Republik Bataaf menjadi Kerajaan Belanda. Napoleon Bonaparte menunjuk adiknya,
Lodewijk Napoleon menjadi raja Belanda. Dengan perubahan status Belanda
tersebut, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Kerajaan Belanda.
Untuk
menangani Indonesia, pemerintah Kerajaan Belanda membentuk pemerintahan
kolonial yang dipimpin oleh seorang gubernur jenderal.
1)
Gubernur Jenderal Daendels dan Jansen
a)
Herman Williem Daendels (1808–1811)
Pengangkatan
Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia bertugas mempertahankan Pulau
Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris dan memperbaiki keadaan tanah jajahan
Indonesia. Untuk melaksanakan tugas itu, Daendels mengadakan
persiapan-persiapan sebagai berikut:
· Menarik
orang-orang Indonesia untuk dijadikan tentara.
· Membangun
pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
· Membangun
pangkalan armada laut di Anyer dan Ujung Kulon.
· Membangun
benteng-benteng.
· Membangun
jalan raya dari Anyer (Jawa Barat) sampai Panarukan (Jawa Timur).
Pembangunan
jalan raya itu dilakukan dengan kerja rodi. Rakyat bekerja dengan dipaksa,
tanpa upah, makan, dan tidak diperhatikan kesehatannya. Akibat dari kerja rodi
itu, banyak memakan korban jiwa. Namun, sampai sekarang jalan itu banyak
manfaatnya.
Untuk
biaya mempersiapkan pertahanan Pulau Jawa dari ancaman Inggris, Daendels
melaksanakan beberapa usaha antara lain:
· Melaksanakan
contingenten (pajak rakyat berupa hasil bumi).
· Menetapkan
verplichte leverantie (kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah
kolonial Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan).
· Melaksanakan
preanger stelsel (kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi).
· Menjual
tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing.
Selain
usaha di bidang pertahanan militer, Daendels juga berusaha memperbaiki
pemerintahan, antara lain dengan cara:
· Memperbaiki
gaji pegawai, memberantas korupsi, dan memberi hukuman berat bagi pegawai yang
salah.
· Pulau
Jawa dibagi menjadi sembilan karesidenan.
· Para
bupati di seluruh Jawa dijadikan pegawai pemerintahan Belanda.
· Mendirikan
badan-badan pengadilan yang akan mengadili orang-orang Indonesia sesuai
adat-istiadatnya.
Daendels
dikenal sebagai penguasa pemerintahan yang sangat disiplin, keras, dan kejam.
Sehingga banyak diantara pejabat Belanda di Indonesia yang tidak senang
kepadanya. Selain itu, Daendels telah menjual tanah negara kepada pengusaha
swasta asing. Itu artinya ia telah melanggar undang-undang negara. Akibatnya,
Daendels dipanggil kembali ke negara Belanda (1811).
Kemudian
Lodewijk Napoleon mengangkat Janssens sebagai gubernur jenderal (1811).
Gubernur Jenderal Janssens merupakan seorang yang lemah dan kurang cakap.
Tanggal 11 Agustus 1811, pasukan Inggris di bawah pimpinan Gubernur Jenderal
EIC, Lord Minto, mendarat di Batavia. Dalam waktu singkat, pasukan Inggris
dapat mendesak tentara Belanda. Akhirnya, Belanda menyerah kepada Inggris
melalui Perjanjian (Kapitulasi) Tuntang tahun 1811.
Isi
(Perjanjian) Kapitulasi Tuntang antara lain:
a.
Seluruh kekuatan militer Belanda yang
berada di wilayah Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris.
b.
Utang pemerintah Kolonial Belanda
tidak diakui oleh Inggris.
c.
Pulau Jawa, Madura, dan semua
pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.
Peristiwa
Belanda menyerah kepada Inggris menandai peralihan kekuasaan atas Indonesia,
dari Belanda ke Inggris. Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai
letnan gubernur di Indonesia, mewakili raja muda (vicecrow) Lord Minto, dimulai pada tanggal 19 Oktober 1811.
Raffles
segera mengadakan langkah-langkah sebagai berikut:
a.
Bidang pemerintahan, pengadilan dan
sosial
1)
Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan
termasuk Yogyakarta dan Surakarta.
2)
Masing-masing keresidenan mendapatkan
sebuah land raad (badan pengadilan).
3)
Melarang perdagangan budak.
b.
Bidang ekonomi
1)
Mengadakan sistem sewa tanah atau
pajak tanah (land rent).
2)
Menjual tanah, antara lain di Krawang,
Priangan, Semarang, dan Surabaya kepada swasta.
c.
Bidang ilmu pengetahuan
1)
Menyusun sebuah buku yang berjudul
“The History of Java” tahun 1817.
2)
Mengundang ahli-ahli luar negeri untuk
mengadakan penelitian-penelitian ilmiah di Indonesia.
3)
Raffles bersama Arnoldi telah
menemukan bunga bangkai raksasa, kemudian diberi nama Rafflesia Arnoldi.
Pemerintahan
Raffles di Indonesia hanya berlangsung 5 tahun. Perubahan politik yang terjadi
di Eropa mengakhiri pemerintahannya. Pada tahun 1816, Napoleon Bonaparte
menyerah kepada Inggris dan sekutunya. Menurut Perjanjian London (Convention
of London), status Indonesia kembali pada masa sebelum perang, berada di
bawah kekuasaan Belanda.
Raffles
tidak menyetujui isi Perjanjian London. Ia tidak mau menyerahkan Indonesia
kepada Belanda. Oleh karena itu, ia digantikan John Fendall (1816) yang harus
menyerahkan Pulau Jawa pada Belanda. Selanjutnya, Belanda segera membentuk
Komisaris Jenderal yang terdiri dari Elout, Buyskes, dan van der Capellen. Pada
tahun 1816 secara resmi Komisaris Jenderal menerima penyerahan kekuasaan atas
Indonesia dari Inggris.
Sejak
saat itu, Indonesia kembali dijajah Belanda. Masa pemerintahannya dikenal
sebagai masa Pemerintahan Kolonial Belanda.
Sebagai gubernur Jenderal ialah van der Capellen.