Ideologi merupakan
suatu rangkaian konsep cita-cita yang diemban dan diidamkan oleh suatu
kelompok, suatu golongan, suatu gerakan, atau suatu negara. Di dalam suatu ideologi
terdapat sistem konsep yang dijadikan landasan dalam memberikan arah dan tujuan
demi menjaga kelangsungan hidup.
Sistem politik dan
ideologi yang terdapat dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara
di Indonesia senantiasa mengalami pembaharuan. Setiap pemimpin negara telah
berbuat yang terbaik di zamannya. Meskipun demikian, dalam perkembangannya dilakukan
beberapa langkah korektif demi melaksanakan pembaharuan pada tahap berikutnya.
Pemerintah Orde Lama mendapat koreksi dari pemerintah Orde Baru.
Demikian juga
selanjutnya, pemerintah Orde Baru mendapat koreksi dari pemerintah yang
sekarang. Pemerintah sekarang juga masih disibukkan oleh berbagai kritik dan
koreksi agar terus Sistem politik dan ideologi yang terdapat dalam
menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia senantiasa
mengalami pembaharuan.
Setiap pemimpin
negara telah berbuat yang terbaik di zamannya. Meskipun demikian, dalam
perkembangannya dilakukan beberapa langkah korektif demi melaksanakan
pembaharuan pada tahap berikutnya. Pemerintah Orde Lama mendapat koreksi dari
pemerintah Orde Baru. Demikian juga selanjutnya, pemerintah Orde Baru mendapat
koreksi dari pemerintah yang sekarang. Pemerintah sekarang juga masih
disibukkan oleh berbagai kritik dan koreksi agar terus melaksanakan pembenahan.
Penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara sudah barang tentu harus disesuaikan dengan
situasi dan kondisi yang berkembang di kalangan rakyat. Pada zaman Orde Lama,
hal mana tingkat pendidikan rakyat Indonesia secara umum masih sangat rendah,
maka demokrasi yang diterapkan cenderung bersifat otoriter.
Hal tersebut lebih
disebabkan karena ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang sangat
sedikit. Pada zaman Orde Baru kehidupan demokrasi sedikit mengalami peningkatan
yang ditandai dengan penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali. Namun
demikian, pada masa Orde Baru kehidupan kepartaian tidak sebebas sekarang
dengan alasan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.
Belakangan ini
sangat gencar terdengar isu-isu demokratisasi. Sebagian masyarakat menghendaki
pelaksanaan demokrasi yang ideal, sebagaimana yang terjadi di negara-negara
barat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan
yang didasarkan atas kekuasaan rakyat atau yang populer dengan istilah goverment by rule by the people.
Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya demokrasi merupakan sistem pemerintahan
yang mengikutsertakan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Pelaksanaan
demokrasi yang ideal harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang
ideal juga. Mengingat, pengambilan keputusan dalam tradisi demokrasi sering
diwarnai oleh suara yang terbanyak bukan suara yang berkualitas.
Pengambilan
keputusan seperti itu bisa jadi akan menjerumuskan. Sebagai ilustrasi, pendapat
yang datang dari seratus orang buta huruf akan dianggap lebih menentukan
daripada pendapat yang datang dari tiga puluh orang pakar. Padahal, secara
rasional pendapat para pakarlah yang lebih baik meskipun jumlahnya tidak
sebanyak yang lainnya. Itulah sebabnya, kehidupan demokrasi dalam sistem
politik di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, yakni demokrasi
parlementer atau dikenal juga dengan demokrasi liberal (terjadi antara tahun
1945-1959), demokrasi terpimpin (terjadi antara tahun 1959-1966), dan demokrasi
Pancasila (terjadi antara tahun 1966-sekarang).
Pada masa demokrasi
parlementer atau demokrasi liberal, pemerintahan sering mengalami jatuh bangun
sebagai akibat dari terlalu dominannya parlemen (DPR) dalam menentukan
pemerintahan. Pemerintahan tidak dapat bekerja secara efektif sebagai akibat
dari adanya pertentangan yang terjadi dalam tubuh partai politik sehingga
Presiden Soekarno merasa perlu melakukan dekrit. Sementara itu, pada masa
demokrasi terpimpin terdapat beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD
1945 hingga mencapai puncaknya, yakni terjadinya tragedi nasional yang berupa
G30S/PKI.
Pemerintah Orde
Baru melakukan beberapa langkah pembaharuan, yakni dengan menerapkan format
demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat didefinisikan sebagai suatu
demokrasi yang dijiwai dan didasari oleh falsafah Pancasila. Semangat yang
dibangun dalam demokrasi Pancasila adalah semangat kekeluargaan. Penyelesaian
masalah politik dilakukan melalui lobi yang intensif untuk menghindarkan diri
dari pertentangan pendapat dan perpecahan. Wakil-wakil rakyat dipilih setiap
lima tahun sekali melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, dan rahasia. Kemajuan yang dicapai oleh pemerintah Orde Baru
adalah terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia yang tertib dan dinamis
berdasarkan ideologi Pancasila.
dalam demokrasi
Pancasila adalah semangat kekeluargaan. Penyelesaian masalah politik dilakukan
melalui lobi yang intensif untuk menghindarkan diri dari pertentangan pendapat
dan perpecahan. Wakil-wakil rakyat dipilih setiap lima tahun sekali melalui
pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Kemajuan yang di-capai oleh pemerintah Orde Baru adalah terbentuknya negara
kesatuan Republik Indonesia yang tertib dan dinamis berdasarkan ideologi
Pancasila.
Perkembangan
kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara di Indonesia
harus disikapi sebagai suatu upaya untuk mencari format atau model demokrasi
yang cocok bagi sistem perpolitikan Indonesia, mengingat usia bangsa Indonesia
yang relatif masih muda.
Sekitar bulan Mei
1998, terjadi gejolak rakyat berupa aksi demonstrasi yang dilaksanakan secara
besar-besaran untuk menuntut penyelenggaraan sistem politik yang lebih
demokratis. Aksi tersebut telah berhasil mendesak Presiden Soeharto untuk
lengser. Para pengganti Presiden Soeharto, baik B.J. Habibie, K.H. Abdulrachman
Wahid, maupun Megawati terus berupaya melaksanakan pembaharuan.
Pembaharuan-pembaharuan
tersebut sudah barang tentu tidak akan pernah berakhir mengingat persoalan
bangsa dan negara yang selalu berkembang. Pembaharuan dalam bidang politik
harus dilaksanakan secara terencana dan sistematis mengingat tantangan yang ada
pada era global dan era informasi yang semakin berat.