Syukur Abdullah
(1991: 123) mengungkapkan bahwa ada empat cirri birokrasi modern
yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut :
1) Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenangdari
atas ke bawah dalam birokrasi.
2) Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing
memilikitugas dan tanggung jawab yang tegas.
3) Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal
yangmengatur bekerjanya birokrasi dan tingkah laku anggotanya.
4) Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakanatas
dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi danpenampilan.
Max Weber (1968:
341) menuturkan bahwa dalam negara yangpatrimonialistik, penyelenggaraan
pemerintahan berada di bawah kontrollangsung pimpinan negara. Selain itu,
negara patrimonialistik memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut (Afan Gaffar,
2002: 117).
1) Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimilikiseorang
penguasa kepada teman-temannya.
2) Kebijakan seringkali lebih bersifat partikularistik daripada
bersifatuniversalistik.
3) Rule of law lebih bersifat sekunder apabila dibandingkan dengankekuasaan penguasa (rule of man).
4) Penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan umum
dankepentingan publik.
Di era reformasi
sekarang ini system politik Indonesia mengalami perkembangan-perkembangan yang cukupbagus dan
lebih demokratis dalammelibatkan partisipan dalam berbagaimacam kegiatan
politik seperti pemilulangsung untuk memilih wakil-wakilrakyat yang duduk dalam
lembagaperwakilan rakyat baik di tingkat pusatmaupun daerah, pemilihan presiden
dan walikota/bupati secara langsung,menurut peraturan perundangan yangtelah
mengalami amandemen.