Budaya politik
dalam kehidupan politik dan negara memerlukan sikap yang menunjukkan
dukungan serta kesetiaan warganya kepada sistem politik dankepada negara yang
ada. Sikap ini harus dilandasi oleh nilai-nilai yang telahberkembang dalam diri
warga masyarakat itu, baik secara individual maupunkelompok.
Berdasarkan sikap,
nilai, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki,Almond dan Verba
menyatakan bahwa orientasi masyarakat terhadap budaya politik dapat
digolongkan menjadi tiga tipe, yaitu budaya politik parokial, kaula,dan
partisipan (1963: 22).
a. Budaya politik parokial
Budaya politik
parokial biasanya terdapat padasistem politik tradisional dan sederhana dengan
cirikhas spesialisasi masih sangat kecil. Dengandemikian, pelaku-pelaku politik
belum memilikipengkhususan tugas. Masyarakat dengan budayaparokial tidak
mengharapkan apa pun dari sistempolitik termasuk melakukan
perubahan-perubahan.Selain itu, di Indonesia, unsur-unsur budaya lokalmasih
sangat melekat pada masyarakat tradisionalatau masyarakat pedalaman. Pranata,
tata nilai, danunsur-unsur adat lebih banyak dipegang teguhdaripada persoalan
pembagian peran politik.
Pemimpin adat atau
kepala suku yang nota beneadalah
pemimpin politik, dapat berfungsi pula sebagai pemimpin agama atau
pemimpin sosial masyarakat bagi kepentingan kepentingan ekonomi.
b. Budaya politik kaula
Budaya politik
kaula/subjekmemiliki frekuensi yang tinggiterhadap sistem politiknya.Namun,
perhatian dan intensitasorientasi mereka terhadap aspekmasukan dan
partisipasinyadalam aspek keluaran sangatrendah. Hal ini menunjukkanbahwa telah
adanya otoritas daripemerintah. Posisi kaula/subjektidak ikut menentukan
apa-apaterhadap perubahan politik. Masyarakat beranggapan bahwa dirinya
adalahsubjek yang tidak berdaya untuk memengaruhi atau mengubah sistem.
Dengan demikian,
secara umum mereka menerima segala keputusandan kebijaksanaan yang diambil oleh
pejabat yang berwenang dalammasyarakat. Bahkan, rakyat memiliki keyakinan bahwa
apa pun keputusan/kebijakan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubah-ubah atau
dikoreksi,apalagi ditentang. Prinsip yang dipegang adalah mematuhi perintah,
menerima,loyal, dan setia terhadap anjuran, perintah, serta kebijakan
penguasa.Latar belakang yang menyebabkan timbulnya sikap-sikap seperti
iniadalah sebagai akibat dari proses kediktatoran/kolonialisme
yangberkepanjangan.
c. Budaya politik partisipan
Biasanya,
masyarakat yang memilikibudaya politik partisipan telah sadar bahwabetapapun
kecilnya mereka dalam sistempolitik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya
sistem itu. Dalam budayapolitik partisipan, masyarakat tidak begitusaja
menerima keputusan politik, karenadirinya merasa sebagai anggota aktifdalam
kehidupan politik telah memiliki hak dan tanggung jawab. Partisipasi masyarakat diarahkan kepada
peranan pribadi sebagai aktivis masyarakat, meskipun sebenarnya
dimungkinkan bagi mereka untuk menerima atau menolaknya.