Perkembangan Kekuasaan Belanda di Indonesia

1. Pemerintah Kolonial Belanda

a. Pengalihan kekuasaan dari VOC ke pemerintah kolonial Belanda

Abad ke-17 dan 18 M, pengaruh VOC sudah tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia. Pengaruhnya terutama
dalam bidang ekonomi. VOC berhasil mengeruk banyak keuntungan dari monopoli perdagangan rempah-rempah. Dalam bidang politik, campur tangan secara politis di berbagai wilayah.

Memasuki abad ke-19, VOC mengalami perubahan drastis. Perubahan tersebut meliputi persoalan internal VOC, dan gejala politik di Eropa. Keadaan inilah yang mengubah peta kolonialisme di Indonesia.

b. Gejolak politik di Eropa

Pada akhir abad ke-18, Eropa mengalami gejolak dahsyat, berupa Revolusi Prancis. Revolusi terjadi untuk menggulingkan pemerintahan berbentuk monarki atau kerajaan menjadi pemerintahan republik. Revolusi Prancis berpengaruh di seluruh penjuru Eropa. Diantaranya munculnya gerakan yang mendukung revolusi/anti monarki yang dipimpin oleh Prancis dan gerakan menentang revolusi/promonarki yang dipimpin oleh Inggris.

Gelombang Revolusi Prancis juga berimbas ke negara Belanda. Tahun 1795 Raja Williem V digulingkan oleh kaum republikan yang didukung Prancis. Sehingga terjadi perubahan status dari kerajaan Belanda ke Republik Bataaf (Bataafse Republiek). Sebagai negara republik, Belanda bersekutu dengan Prancis dalam gerakan antimonarki. Akibatnya, Belanda harus berhadapan dengan Inggris, termasuk juga di Indonesia.

c. Persoalan Internal VOC

Menjelang abad ke-19, VOC menghadapi persoalan internal yang berlarut-larut mengakibatkan kebangkrutan. VOC tidak bisa menghadang serangan Inggris dengan EIC-nya. Akibatnya, pada tanggal 31 Desember 1799 Pemerintah Belanda mencabut izin usaha (octrooy) VOC.

Sejak pembubaran VOC, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Republik Bataaf. Kemudian, status Belanda berubah kembali dari republik menjadi kerajaan. Perubahan terjadi sebagai akibat perubahan politik di Prancis. Pada tahun 1804 Napoleon Bonaparte berkuasa sebagai kaisar Prancis. Kemudian, ia mengubah Republik Bataaf menjadi Kerajaan Belanda. Napoleon Bonaparte menunjuk adiknya, Lodewijk Napoleon menjadi raja Belanda. Dengan perubahan status Belanda tersebut, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Kerajaan Belanda.

Untuk menangani Indonesia, pemerintah Kerajaan Belanda membentuk pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh seorang gubernur jenderal.

1) Gubernur Jenderal Daendels dan Jansen

a) Herman Williem Daendels (1808–1811)

Pengangkatan Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia bertugas mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris dan memperbaiki keadaan tanah jajahan Indonesia. Untuk melaksanakan tugas itu, Daendels mengadakan persiapan-persiapan sebagai berikut:

·       Menarik orang-orang Indonesia untuk dijadikan tentara.
·       Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
·       Membangun pangkalan armada laut di Anyer dan Ujung Kulon.
·       Membangun benteng-benteng.
·       Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat) sampai Panarukan (Jawa Timur).

Pembangunan jalan raya itu dilakukan dengan kerja rodi. Rakyat bekerja dengan dipaksa, tanpa upah, makan, dan tidak diperhatikan kesehatannya. Akibat dari kerja rodi itu, banyak memakan korban jiwa. Namun, sampai sekarang jalan itu banyak manfaatnya.

Untuk biaya mempersiapkan pertahanan Pulau Jawa dari ancaman Inggris, Daendels melaksanakan beberapa usaha antara lain:

·       Melaksanakan contingenten (pajak rakyat berupa hasil bumi).
·       Menetapkan verplichte leverantie (kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan).
·       Melaksanakan preanger stelsel (kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi).
·       Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing.

Selain usaha di bidang pertahanan militer, Daendels juga berusaha memperbaiki pemerintahan, antara lain dengan cara:

·       Memperbaiki gaji pegawai, memberantas korupsi, dan memberi hukuman berat bagi pegawai yang salah.
·       Pulau Jawa dibagi menjadi sembilan karesidenan.
·       Para bupati di seluruh Jawa dijadikan pegawai pemerintahan Belanda.
·       Mendirikan badan-badan pengadilan yang akan mengadili orang-orang Indonesia sesuai adat-istiadatnya.

Daendels dikenal sebagai penguasa pemerintahan yang sangat disiplin, keras, dan kejam. Sehingga banyak diantara pejabat Belanda di Indonesia yang tidak senang kepadanya. Selain itu, Daendels telah menjual tanah negara kepada pengusaha swasta asing. Itu artinya ia telah melanggar undang-undang negara. Akibatnya, Daendels dipanggil kembali ke negara Belanda (1811).

Kemudian Lodewijk Napoleon mengangkat Janssens sebagai gubernur jenderal (1811). Gubernur Jenderal Janssens merupakan seorang yang lemah dan kurang cakap. Tanggal 11 Agustus 1811, pasukan Inggris di bawah pimpinan Gubernur Jenderal EIC, Lord Minto, mendarat di Batavia. Dalam waktu singkat, pasukan Inggris dapat mendesak tentara Belanda. Akhirnya, Belanda menyerah kepada Inggris melalui Perjanjian (Kapitulasi) Tuntang tahun 1811.

Isi (Perjanjian) Kapitulasi Tuntang antara lain:

a.   Seluruh kekuatan militer Belanda yang berada di wilayah Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris.
b.   Utang pemerintah Kolonial Belanda tidak diakui oleh Inggris.
c.   Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.

Peristiwa Belanda menyerah kepada Inggris menandai peralihan kekuasaan atas Indonesia, dari Belanda ke Inggris. Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia, mewakili raja muda (vicecrow) Lord Minto, dimulai pada tanggal 19 Oktober 1811.

Raffles segera mengadakan langkah-langkah sebagai berikut:

a.   Bidang pemerintahan, pengadilan dan sosial

1)   Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta.
2)   Masing-masing keresidenan mendapatkan sebuah land raad (badan pengadilan).
3)   Melarang perdagangan budak.

b.   Bidang ekonomi

1)   Mengadakan sistem sewa tanah atau pajak tanah (land rent).
2)   Menjual tanah, antara lain di Krawang, Priangan, Semarang, dan Surabaya kepada swasta.

c.   Bidang ilmu pengetahuan

1)   Menyusun sebuah buku yang berjudul “The History of Java” tahun 1817.
2)   Mengundang ahli-ahli luar negeri untuk mengadakan penelitian-penelitian ilmiah di Indonesia.
3)   Raffles bersama Arnoldi telah menemukan bunga bangkai raksasa, kemudian diberi nama Rafflesia Arnoldi.

Pemerintahan Raffles di Indonesia hanya berlangsung 5 tahun. Perubahan politik yang terjadi di Eropa mengakhiri pemerintahannya. Pada tahun 1816, Napoleon Bonaparte menyerah kepada Inggris dan sekutunya. Menurut Perjanjian London (Convention of London), status Indonesia kembali pada masa sebelum perang, berada di bawah kekuasaan Belanda.

Raffles tidak menyetujui isi Perjanjian London. Ia tidak mau menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Oleh karena itu, ia digantikan John Fendall (1816) yang harus menyerahkan Pulau Jawa pada Belanda. Selanjutnya, Belanda segera membentuk Komisaris Jenderal yang terdiri dari Elout, Buyskes, dan van der Capellen. Pada tahun 1816 secara resmi Komisaris Jenderal menerima penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Inggris.

Sejak saat itu, Indonesia kembali dijajah Belanda. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Sebagai gubernur Jenderal ialah van der Capellen.